Beginilah Walhi Harap Jokowi Jawab Empat Krisis saat Pidato Kenegaraan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi jawaban atas beberapa kritis yang berlangsung sampai kini waktu mengemukakan Pidato Kenegaraan. Salah satunya kritis ekologi, ekonomi, politik serta kebudayaan.

Jokowi akan mengemukakan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/5).

Simak Juga : contoh artikel

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati menjelaskan telah ada juta-an jiwa sangat terpaksa pindah karena musibah hidrologis yang berlangsung tiap tahun. Menurut dia, Jokowi butuh mengemukakan jawaban atas permasalahan ekologi itu.

Contohnya dengan mengungkapkan gagasan pemulihan ekosistem dengan menyertakan warga ditempat.

“Jadi jika kita bicara masalah pekerjaan pemerintahan sesuai undang-Undang Basic 1945 itu barusan yang pertama jamin keselamatan negara dan bangsa itu sudah tidak aman sebetulnya,” tutur Yaya.
Lihat : Walhi Masalah Karhutla: Pemerintah Tidak berhasil Amanatkan Konstitusi
Fragmen ekonomi, Yaya mengharap Jokowi menjelaskan satu pergantian atas mode kebijaksanaan ekonomi ekstraktif yang digunakan sampai kini. Menurut dia, kebijaksanaan itu sering memiliki masalah.

Kebijaksanaan ekonomi ekstraktif sendiri berkaitan dengan penyerapan beberapa sumber materiil serta sdm di warga.

Ihwal politik, Yaya menjelaskan ada banyak elite yang tidak memprioritaskan kebutuhan umum. Diantaranya ialah praktik korupsi.

Dia mengharap Jokowi berlaku lebih tegas di periode selanjutnya pada oknum-oknum itu.

Kritis kebudayaan disingggung Yaya. Menurut dia, makin banyak warga yang tidak mengerti budaya lokal. Ia mengharap Jokowi mengemukakan jawaban atas hal tersebut serta diaplikasikan di periode akan datang.

“Tergerusnya pengetahuan lokal karena interferensi ekonomi politik, memutuskan ketergantungan di antara warga dengan alamnya,” katanya.
Lihat : Walhi: Jokowi Harusnya Malu pada Rakyat, Bukan Malaysia

Kementerian Baru Seperti Tanam Paksa

Yaya lalu menyebutkan kementerian investasi yang ingin dibuat Jokowi di periode akan datang dapat menerbitkan permasalahan baru. Menurut dia, bisa jadi berlangsung praktik tanam paksa seperti di zaman penjajahan Belanda di waktu yang lalu.

Didapati, Jokowi ingin membuat kementerian yang spesial mengurus bagian investasi serta export.

“Sama dengan waktu cultuurstelsel (tanam paksa), diminta menanam tanaman untuk dibawa oleh penjajah ke pasar,” sebut Yaya.

Skema tanam paksa ialah ketentuan yang dikeluarkan pada saat penjajahan Belanda di1830 yang mengharuskan tiap desa menyisihkan beberapa tanahnya untuk ditanami komoditi export, terutamanya kopi, tebu, teh, serta gula. Masyarakat desa yang tidak mempunyai tanah harus kerja 75 hari dalam satu tahun pada kebun-kebun punya pemerintah sebagai seperti pajak.
Lihat : Sandiaga Mesebagai wakil Prabowo di Sidang Tahunan MPR Esok
Yaya memiliki pendapat ini sama juga dengan kondisi saat ini dimana warga Indonesia cuma jadikan buruh yang menyokong produksi untuk penuhi kebutuhan pasar global. Walau sebenarnya, keperluan warga di Indonesia sendiri belum tercukupi semua.

Kemiskinan juga masih ramai. Perbedaanya sekarang faksi yang memaksakan menurut Yaya ialah korporasi besar. Dia minta supaya Jokowi serta beberapa orang di sekelilingnya tidak mengulang-ulang kekeliruan itu.

Artikel Terkait : penulisan daftar pustaka

“Kekeliruan jika menurut saya, jika orientasinya masih seperti tempo hari itu untuk mengundang investor asing masuk ke Indonesia membuat dengan rasio besar selanjutnya orang Indonesia cuma jadi buruh-buruh,” tuturnya.

Mental Eksploitasi

Deputi Direktur Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring memandang langkah fikir Jokowi pada alam cuma hanya mengeksploitasi. Ia berasumsi demikian mengacu dari pengakuan Jokowi sampai kini.

“Itu tetap terjawab dari statement-statement Jokowi. Jadi jika ingin bicara sumber daya alam, karena itu sebetulnya gagasannya itu ide eksploitasi serta itu yang di waktu peralihan ini harus dirubah,” tutur Reynaldo.
Lihat : Polisi Terjunkan 7.500 Personil waktu Jokowi Pidato Kenegaraan
Langkah berpikir Jokowi itu, kata Reynaldo, membuat kebijaksanaan berkaitan lingkungah hidup banyak yang berkesan dipaksakan dari atas ke bawah. Tidak dengar atau lihat keadaan di level bawah.

Reynaldo memberikan contoh kriteria serta peraturan di bagian perizinan perebutan atau pemakaian tempat yang berkesan dipermudah. Walau sebenarnya menurut dia, warga bisa memikul kerugian dari perizinan yang diberi itu.

“Peristiwa esok ialah peristiwa yang paling cocok buat dia [Jokowi] mengemukakan gagasan- ide besar itu serta bisa menjadi benar-benar jelek kalau ia kembali lupa untuk dengarkan beberapa suara rakyat yang menjerit ,” imbuhnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s