Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki rencana buat melakukan revisi peraturan berkenaan pajak pemasukan (PPH) orang pribadi (OP) . Koreksi itu diyakinkan bakal memberikan keuntungan penduduk kelas menengah.
” Kelak kita lihat semestinya ini dari semua faktor bakal diperbaiki. Peluang bakal memberikan keuntungan kelas menengah, ” pungkasnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (9/9/2019) .
Simak Juga: Pph 21
Menurut Sri Mulyani, koreksi PPh OP ini cuma mengedit nominalnya semata-mata, dan layer atau braketnya terus. Sampai pemasukan penduduk kelas menengah saat ini dapat masuk ke kelas lebih kecil.
Seterusnya, sang bendahara negara mengedepankan, koreksi dilaksanakan dengan pertimbangkan semua faktor dimulai dari penerimaan sampai inflasi.
Artikel Terkait : resistor adalah
” Ya kita bakal lihat dari semua faktor tentulah. Terpenting kan koreksi berdasar pada tingkat inflasi, middle pendapatan, serta distribusi dari pendapatan growth rumah tangga di Indonesia, ” tegasnya.
Baca :
Sri Mulyani Rombak 25 Petinggi Eselon II Kemenkeu
Awal mulanya, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan bakal membuat revisi PPh OP yg bakal dikeluarkan berbentuk Ketetapan Menteri Keuangan (PMK) . Menurut Robert, sekarang ini ada 4 layer dalam pengambilan PPH OP. Mengenai rincian harga PPh clausal 21 sekarang ini yaitu :
Pertama, mesti pajak dengan pemasukan Rp 0 – Rp 50 juta mengenai pajak 5%.
Ke dua, mesti pajak dengan pemasukan Rp 50 juta – Rp 250 juta mengenai 15%
Ke-tiga, mesti pajak dengan pemasukan Rp 250 juta – Rp 500 juta mengenai 25%
Ke-4, mesti pajak dengan pemasukan di atas Rp 500 juta mengenai 30%.
Dengan koreksi peraturan itu, jadi nominal atau layer pemasukan yg bakal di ubah. Umpamanya yg mengenai pajak 5% itu yaitu yg punya pendapatan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta serta yg mengenai 30% di atas Rp 1 miliar.
Kumpulan Artikel Pendidikan 